Katabrita — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sulut Tahun Anggaran 2026, Senin (27/10) 2025.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen didampingi para wakil ketua serta Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Agenda tersebut menjadi tahap awal pembahasan APBD 2026 yang menyoroti kondisi fiskal daerah di tengah penurunan signifikan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyampaikan, KUA-PPAS 2026 telah disusun secara substantif dan realistis menyesuaikan kondisi keuangan terkini. Hal itu dilakukan karena adanya penurunan dana transfer pusat sekitar Rp593,9 miliar atau 25,5 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Penyesuaian KUA-PPAS ini dilakukan agar tetap selaras dengan kebijakan realokasi fiskal dari Pemerintah Pusat, sekaligus menjamin keberlanjutan program prioritas daerah,” ujar Yulius.
Ia menjelaskan, penurunan dana tersebut mencakup penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU), pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH), hingga penghapusan insentif fiskal daerah. Kondisi ini, kata dia, menuntut langkah efisiensi dan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemprov Sulut berkomitmen menjaga pelayanan dasar bagi masyarakat. “Kita harus tetap realistis, tapi juga bertanggung jawab untuk memastikan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial tetap berjalan,” tegasnya.
Gubernur Yulius menambahkan, dengan sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulut, pihaknya optimistis rancangan KUA-PPAS 2026 dapat dibahas secara konstruktif demi menghasilkan APBD yang berkualitas dan berpihak pada rakyat.
“Marilah kita jadikan keterbatasan fiskal ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih inovatif,” pungkasnya.
(*/in)
