Katabrita – Bank Indonesia bersama Pemerintah Kota Tomohon menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) bersama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan dipimpin langsung Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk, dan dihadiri Bupati Bone Bolango Ismet Mile, Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G.A. Rumajar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Joko Supratikto, Kepala Perwakilan BI Gorontalo Bambang Satya Permana, serta jajaran TPID dari Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Dalam sambutannya, Caroll Senduk menegaskan bahwa inflasi merupakan persoalan sistematis yang membutuhkan sinergi dari sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga memerlukan inovasi, kolaborasi, dan kesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Ia menekankan bahwa kerja sama antar daerah menjadi kunci dalam menjamin ketersediaan pangan serta mempersingkat rantai distribusi. Dengan demikian, stabilitas harga dapat lebih terjaga. Caroll juga berharap kesepakatan yang telah terjalin dapat segera ditindaklanjuti secara konkret di lapangan.
Sementara itu, Bupati Bone Bolango Ismet Mile memaparkan sejumlah program unggulan daerahnya yang berfokus pada pengendalian harga dan ketersediaan pangan. Salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya cabai.
Selain itu, Bone Bolango juga mengembangkan model kawasan perdesaan terintegrasi berbasis komoditas strategis. Model ini diharapkan mampu menjadi sentra produksi pangan, memperkuat rantai pasok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian dan agrowisata.
Pada sesi pemaparan, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Joko Supratikto menyampaikan bahwa secara umum inflasi di Sulawesi Utara relatif terkendali. Namun, beberapa komoditas masih berpotensi mengalami fluktuasi harga.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan serta sinergi yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Untuk itu, Kota Tomohon didorong memperkuat pengendalian pasokan dan harga melalui optimalisasi program Gerakan Pangan Murah, inspeksi mendadak pasar, serta peningkatan produktivitas pertanian. Upaya tersebut juga didukung penguatan kelembagaan petani melalui program seperti PATUA dan WANUA.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama serta Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Kerja sama tersebut mencakup komoditas sayuran hortikultura dari Kota Tomohon, serta beras, tomat, dan cabai rawit dari Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo.
Melalui sinergi ini, diharapkan stabilitas pasokan dan harga pangan dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di masing-masing daerah.
(*/in)