Katabrita – DPRD Provinsi Sulawesi Utara mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui penyusunan regulasi daerah yang mampu menjawab persoalan kekerasan, diskriminasi, hingga pemenuhan hak-hak kelompok rentan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi inisiatif Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2026.
Ketua Bapemperda DPRD Sulut, Vionita Kuera, menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini diarahkan untuk menghadirkan landasan hukum yang kuat, baik dari aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait penyampaian penjelasan DPRD atas Ranperda prakarsa tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur, Senin (19/10), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Menurut Vionita, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian penting dari penegakan hak asasi manusia (HAM). Karena itu, diperlukan regulasi dan kebijakan yang mampu menjamin pemenuhan hak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.
Ranperda yang terdiri dari sembilan bab dan 100 pasal tersebut telah melewati sejumlah tahapan pembahasan. Pada 20 Juli 2026, rancangan ini disetujui anggota DPRD dan disahkan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna sebagai Ranperda prakarsa DPRD.
Selanjutnya, pada 1 September 2026, dilakukan rapat pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulawesi Utara. Pada tanggal yang sama, DPRD Sulut juga menyampaikan permohonan masukan dan saran kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melalui surat Nomor 160/DPRD/730/2026. Proses tindak lanjut atas permohonan tersebut masih berjalan.
Urgensi penyusunan regulasi ini turut berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan di Sulawesi Utara. Kondisi geografis daerah yang mencakup wilayah daratan dan kepulauan juga menjadi tantangan dalam memastikan layanan perlindungan dapat dijangkau secara merata.
Melalui Ranperda tersebut, DPRD Sulut berharap tercipta kerangka hukum yang tidak hanya memperkuat upaya perlindungan, tetapi juga mendorong pemberdayaan perempuan dan menjamin pemenuhan hak anak.
Sebagaimana disampaikan dalam penjelasan Bapemperda, DPRD Sulut berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat menyetujui Ranperda ini agar prosesnya berlanjut ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan, demi mendukung kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
(*/in)