Katabrita – Persoalan distribusi solar bersubsidi di Sulawesi Utara kembali menjadi perhatian DPRD Sulut. Dugaan penyalahgunaan sistem barcode oleh sejumlah pemilik kendaraan mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Sulut, Senin (19/10) 2026.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Elsiana Paruntu (MEP) mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kode QR yang menjadi salah satu syarat pembelian solar bersubsidi.
MEP mengungkapkan, pihaknya menerima banyak keluhan mengenai kendaraan truk yang mengantre panjang di SPBU. Dari informasi yang diterimanya, sejumlah sopir diduga memiliki lebih dari satu barcode untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi.
“Banyak sekali truk yang ngantre itu ternyata barcode-nya bukan cuma satu, mereka punya beberapa barcode. Ini keluhan yang banyak masuk ke saya,” ungkap MEP.
Menurutnya, praktik tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengganggu distribusi solar kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi.
Ia secara khusus menyinggung kebutuhan nelayan dan petani yang selama ini bergantung pada solar bersubsidi untuk menunjang aktivitas ekonomi dan produksi mereka.
MEP pun meminta Pertamina menjelaskan langkah konkret untuk mencegah satu kendaraan atau pihak tertentu menguasai beberapa barcode sekaligus.
“Bagaimana dengan orang-orang yang menumpuk solar yang bukan peruntukannya? Harusnya dipakai buat keperluan nelayan atau alat pertanian masyarakat banyak. Bagaimana solusi Pertamina untuk satu orang yang memegang beberapa barcode ini?” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Pertamina Sulut, Agung, mengakui adanya modus penggunaan beberapa barcode untuk satu kendaraan. Praktik tersebut, menurutnya, memang ditemukan dalam pengawasan di lapangan.
Padahal, proses penerbitan barcode resmi mensyaratkan dokumen kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
“Kami tidak menampik bahwa memang ada skema-skema seperti itu yang ditemukan di lapangan. Memang ada kasus satu mobil menggunakan beberapa barcode untuk melakukan pengisian,” jelas Agung.
Ia juga mengungkapkan temuan di salah satu SPBU di Kota Bitung. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah STNK dengan nomor polisi dari berbagai daerah, di antaranya BB, BD, dan BM.
Temuan itu menjadi salah satu indikasi adanya penyalahgunaan data kendaraan dalam mekanisme pembelian solar bersubsidi.
Sebagai tindak lanjut, Pertamina menyatakan akan berkoordinasi dengan kepolisian dan pemangku kepentingan terkait untuk menelusuri serta memblokir nomor polisi kendaraan yang terindikasi memiliki data tidak wajar.
Pengawasan di SPBU juga akan diperketat melalui pencocokan foto kendaraan yang muncul saat petugas melakukan pemindaian kode QR.
“Pada saat scan QR itu sebenarnya ada foto kendaraannya. Jika ada nopol anomali atau ketidaksesuaian, tentu ini akan kami laporkan ke stakeholder terkait untuk tindakan lebih lanjut,” pungkasnya.
RDP tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua DPRD Michaela Elsiana Paruntu dan Ketua Komisi II Inggried Sondakh, bersama sejumlah anggota dewan.
Hadir pula jajaran Ditreskrimsus dan Karo Ops Polda Sulut, perwakilan Pertamina, TNI AD, Hiswana Migas, serta sejumlah OPD Pemprov Sulut, di antaranya Dinas ESDM, Bappeda, dan Biro Ekonomi.
(*/in)