Katabrita – Dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Utara yang membahas penjelasan KUA-PPAS 2026, Gubernur Yulius Selvanus menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan inovatif di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi akan mengoptimalkan kerja sama lintas sektor melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR), serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kita perlu mendorong pembiayaan secara kreatif tanpa menambah beban APBD. Skema KPBU dan CSR bisa menjadi solusi strategi untuk mempercepat pembangunan,” ujar Yulius di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Senin (27/10) 2025.
Ia menambahkan, langkah kolaboratif ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menekankan efisiensi, transparansi, dan partisipasi berbagai pihak. “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan dunia usaha dan masyarakat akan memperkuat daya dorong pembangunan daerah,” tegasnya.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen menyambut baik upaya tersebut dan menyatakan DPRD siap mendukung kebijakan yang memperluas ruang kolaborasi pendanaan daerah selama tetap berlandaskan prinsiptabilitas.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan awal antara eksekutif dan legislatif sebelum KUA-PPAS 2026 masuk ke pembahasan lanjutan di Badan Anggaran DPRD Sulut.
(*/di dalam)
