Katabrita – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara melalui panitia khusus (pansus) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024 Gubernur Sulut bersama mitra kerja komisi IV yang dilaksanakan pada Selasa (22/4) 2025.
LKPJ sendiri bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, memberikan rekomendasi untuk perbaikan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
LKPJ juga berfungsi untuk memberikan gambaran transparan mengenai capaian kinerja, penggunaan anggaran, dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.
Pansus LKPJ yang diketuai oleh Amir Liputo tentunya memberikan kesempatan kepada anggota pansus untuk memberikan pertanyaan maupun tanggapan kepada mitra kerja komisi IV.
Mitra kerja komisi 4 terdiri dari 12 OPD yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olah raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Anak, Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah, dan Biro Kesejahteraan Rakyat.
Anggota Pansus, Cindy Wurangian memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan, agar rumah-rumah sakit Daerah yang ada di Sulut dibenahi terlenih dahulu fasilitas dan pelayanannya.
“Benahi dulu rumah sakit yang ada, baru bangun rumah sakit yang lain,” sarannya.
Selanjutnya, Anggota Pansus lainnya Pierre Makisanti merekomendasikan agar Dinas Kesehatan untuk disetiap rumah sakit menambahkan anggaran.
“Dengan catatan agar SDM ditingkatkan, ini untuk pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Anggota Pansus Louis Schramm menyoroti kondisi beberapa rumah sakit daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Salah satunya Rumah Sakit Noongan yang memerlukan perhatian khusus untuk segera dilakukan pembenahan bagi layanan kesehatan masyarakat.
”Di Rumah Sakit Noongan salah satu ruangan untuk CT Scan, peralatannya sangat bagus masih baru tetapi tidak bisa digunakan karena listriknya tidak mampu, jadi harus ada upaya dari kita untuk memperbaiki itu, “ujar Schramm saat rapat pembahasan LKPJ Gubernur 2024 bersama jajaran Dinas Kesehatan Sulut Selasa.(22/4/25).
Dirinya juga turut mengomentari perihal Gedung Museum Negeri Manado.
Menurutnya Gedung Museum Negeri Manado sebagai aset penting pemerintah provinsi yang seharusnya memberikan manfaat untuk dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun bagi para turis tentang kondisi, sejarah serta potensi Sulawesi Utara melalui koleksi yang dimiliki.
Kemudian Anggota Feramitha Mokodompit kritisi Dinas Pendidikan.
Dimana untuk tenaga guru di daerah 3 T (Terdepan Terluar Tertinggal) sangat dibutuhkan.
“Ada sekolah yang butuh guru, sehingga mereka rela mengeluarkan dana sukarela untuk membayar honor guru, karena tidak dibiayai lagi di dana BOS. Bagaimana menyikapi hal ini, karena menjadi keluhan bagi orangtua,” ujar Feramitha.
Sementara itu, Legislator Eldo Wongkar Soroti Soal PIP.
“Yang ingin saya tanyakan, berapa banyak penerima PIP yang ada di Sulut,” Tanya Eldo
Adapun semua rekomendasi, saran dan kritikan ini dijawab secara penuh oleh OPD yang hadir.
Adapun Pembahas Pansus LKPJ yakni Amir Liputo, Nick Lomban, Cindy Wurangian, Inggried Sondakh, Pierre Makisanti, Eldo Wongkar, Louis Carl Schramm, Julyeta Paulina Runtuwene, Eugenie Nonarine Mantiri, Dhea Lumenta, Angelina Wenas, Ruslan Abdul Gani.
(*/adv)
