Terkait Ranperda Biaya Lokal Haji, Bapemperda DPRD Sulut Gelar RDP Bersama Kementrian Agama Sulut

Legislatif8 Dilihat

Katabrita – Guna menyusun Ranperda Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Biaya lokal Haji,

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Utara) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementrian Agama Provinsi Sulut pada Senin (10/06) 2024.

Ketua Bapemperda Careig N Runtu mengatakan, Bapemperda penyusunan Rancangan Peraturan memberikan aspirasi kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Utara atas Naskah akademik Ranperda Biaya lokal haji yang melibatkan teman-teman di DPRD untuk dijadikan Perda Biaya lokal Haji.

“Pada prinsipnya selaku ketua Bapemperda salah Satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang melihat dan memfasilitasi semua kegiatan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi PERDA, tentunya kami Anggota DPRD periode 2019-2024 akan berusaha dilaksanakan terbentuknya PANSUS,” kata Runtu.

Dalam penyusunan NASKAH AKADEMIK dan Rab Ranperda tentang penyelenggaraan Haji di Provinsi Sulut sebagaimana telah dimuat dalam Bapemperda 2024 sudah di bacakan saat Paripurna akhir Tahun yang lalu.

“Dimana salah satu Ranperda yang akan di bahas kemudian di jadikan Perda adalah Ranperda Haji di Provinsi Sulut,” bebernya.

Lebih jauh ketua Bapemperda menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pertemuan awal dengan Kementrian Dalam Negeri.

“Catatan-catatan sesuai dengan hasil konsultasi yang di sampaikan kepada kami, yang pertama tentukan dulu standarisasi lokal biaya haji yang diusulkan oleh Kementrian Agama Provinsi Sulut, tentu perlu dipertimbangkan karena merupakan kewenangan Pemerintah Pusat,”ungkapnya.

“Yang kedua untuk rekomendasi tentu diatur Peraturan Gubernur tentang fasilitasi keberangkatan perjalanan Ibadah Haji dan Wisata Rohani di Provinsi Sulut,” tambahnya.

 

(*In)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *