Katabrita – Suasana Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara dengan agenda pembahasan Rancangan Perda RTRW 2025–2044 sempat diwarnai interupsi kritis dari Anggota DPRD Sulut, Henry Walukouw. Legislator dari Fraksi Demokrat ini mengangkat isu krusial di luar agenda utama: meninggalnya seorang pasien RSUP Kandou akibat dugaan keterlambatan perbaikan alat medis.
Dalam interupsinya, Walukouw menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya Gabriel Sineleyan, pasien yang dikabarkan telah dua bulan menunggu tindakan operasi yang tertunda karena alat medis yang rusak tak kunjung diperbaiki.
“Ini tragedi kemanusiaan yang menyayat hati. Seorang warga kita harus kehilangan nyawa karena fasilitas kesehatan tak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini menjadi alarm serius bagi dunia kesehatan di Sulawesi Utara,” ujar Walukouw, Selasa (10/6) 2025.
Tak hanya menyoroti RSUP Kandou, Walukouw juga mendorong Dinas Kesehatan Sulut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi peralatan medis di seluruh rumah sakit rujukan provinsi.
“Kita tidak bisa lagi menunggu. Jangan sampai ada korban berikutnya hanya karena alat rusak. Pemerintah harus hadir untuk menjamin pelayanan kesehatan yang aman dan manusiawi,” tegasnya.
Menanggapi interupsi tersebut, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyampaikan bahwa meskipun RSUP Kandou berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, pihaknya tidak tinggal diam.
“Kami akan memanggil manajemen RSUP Kandou untuk meminta penjelasan. Meski rumah sakit ini statusnya vertikal dan bukan langsung di bawah pemerintah provinsi, namun kami akan tetap berkoordinasi agar masalah seperti ini bisa segera dibenahi,” jelas Gubernur Yulius.
Ia juga menyinggung pentingnya pembenahan internal di RSUP Kandou, termasuk soal kepemimpinan yang dinilainya masih lemah dalam respons terhadap persoalan pelayanan publik.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda utama, namun sorotan terhadap kualitas layanan kesehatan kini menjadi salah satu perhatian baru yang mencuat di tengah pembahasan RTRW.
(*/in)