Katabrita – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah mitra kerja yang membahas evaluasi realisasi program Tahun Anggaran 2026 sekaligus pendalaman rencana kerja dan target kinerja Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulut, Selasa (27/10), menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai program strategis pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya energi, hingga tata kelola pembangunan.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan penyajian data yang akurat dalam setiap pembahasan program. Menurutnya, pengawasan terhadap realisasi anggaran harus dilakukan secara serius agar pelaksanaan kegiatan benar-benar memenuhi standar mutu dan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Evaluasi tersebut juga diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus memastikan program pembangunan yang telah direncanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam RDP tersebut adalah bidang energi dan sumber daya mineral. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut, Rainier Nicko Dondokambey, memaparkan perkembangan anggaran dan pelaksanaan program sepanjang 2026.
Ia menjelaskan, anggaran Dinas ESDM yang semula berada di kisaran Rp14,35 miliar mengalami penyesuaian menjadi sekitar Rp17,71 miliar. Anggaran tersebut menopang tiga program utama, yakni pengelolaan geologi, pengelolaan mineral dan batubara, serta pengelolaan ketenagalistrikan.
Sejumlah kegiatan yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD juga masih berproses dalam tahapan pengadaan melalui lelang, termasuk program pengeboran air bersih dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU).
Sementara untuk 2027, Dinas ESDM merencanakan anggaran sekitar Rp17,13 miliar yang akan dialokasikan melalui lima program, 14 kegiatan, dan 22 subkegiatan.
Dua kebutuhan infrastruktur dasar menjadi bagian dari rencana tersebut. Pertama, penyediaan akses air bersih melalui kegiatan pengeboran dengan alokasi sekitar Rp500 juta yang dipusatkan di Kota Manado dan Kota Bitung.
Kedua, pengadaan dan pemasangan 478 unit PJU dengan anggaran sekitar Rp3,107 miliar. Pemasangan direncanakan tersebar di Kota Manado, Bitung, Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Sangihe.
Selain itu, keberlanjutan penyiapan dokumen pertambangan rakyat turut menjadi perhatian. Meski belum masuk dalam alokasi khusus pada rancangan anggaran 2027, penyelesaian dokumen Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), reklamasi, dan pascatambang dinilai masih membutuhkan dukungan anggaran.
Rainier menyebut, Kementerian ESDM telah menetapkan 63 blok sebagai acuan. Sepanjang 2026, pihaknya telah mengalokasikan sekitar Rp2,4 miliar untuk menyelesaikan 20 dokumen WPR serta 20 dokumen reklamasi dan pascatambang.
Menanggapi pemaparan tersebut, anggota Komisi III DPRD Sulut, Amir Liputo, meminta agar keberlanjutan program pertambangan rakyat mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran berikutnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan supervisi terhadap pelaksanaan pengeboran air bersih maupun pemasangan PJU. Menurutnya, program yang telah dianggarkan harus dipastikan tepat lokasi, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Perhatian terhadap ketepatan pelaksanaan program juga disampaikan Amir saat membahas usulan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).
Ia menjelaskan, berbagai usulan yang masuk melalui APBD pada dasarnya merupakan aspirasi masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah ibadah hingga perbaikan fasilitas umum. Dalam hal ini, DPRD menjalankan fungsi penganggaran dengan memperjuangkan agar aspirasi tersebut dapat terakomodasi dalam APBD.
Namun, setelah anggaran disetujui, pelaksanaan teknis menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, termasuk penentuan spesifikasi material dan pengerjaan di lapangan.
Meski demikian, Amir menilai koordinasi antara dinas dan pihak pengusul tetap diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan, terutama terkait kepastian lokasi pekerjaan.
Ia meminta Dinas Perkimtan memastikan setiap titik pengerjaan sesuai dengan data usulan awal sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penempatan program.
Pembahasan yang cukup mendalam juga berlangsung bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dalam kesempatan tersebut, Amir Liputo bersama sejumlah anggota Komisi III menyoroti pentingnya penguasaan data teknis sebagai dasar menentukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan.
Menurut Amir, kondisi keseluruhan jalan provinsi perlu dipaparkan secara terstruktur, mulai dari panjang jalan, persentase kondisi mantap, hingga ruas yang mengalami kerusakan ringan maupun berat.
Hal tersebut dinilai penting agar perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada jumlah kegiatan, tetapi benar-benar didasarkan pada tingkat kebutuhan dan urgensi penanganan.
Berdasarkan database jalan akhir 2025 yang dipaparkan dalam pembahasan, panjang jalan provinsi Sulawesi Utara mencapai 998 kilometer. Dari total tersebut, sekitar 81 persen berada dalam kategori mantap, yakni kondisi baik dan sedang. Sementara sisanya masuk kategori rusak ringan hingga rusak berat.
Salah satu perhatian utama adalah sekitar 155 kilometer jalan yang tercatat mengalami kerusakan berat. Kondisi tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk kawasan kepulauan yang membutuhkan perhatian khusus.
Di Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat empat ruas jalan dengan total panjang sekitar 43 kilometer yang mengalami kerusakan berat. Sementara di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kerusakan berat tercatat pada ruas Laine-Ngalipaeng sepanjang 12,7 kilometer, serta sekitar 400 meter di Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Sejumlah titik di wilayah daratan juga menjadi bagian dari evaluasi, antara lain kawasan Mapanget, Molas, dan Ring Road II Paniki di Kota Manado, serta sejumlah ruas di Kota Bitung.
Komisi III menilai penanganan jalan harus memiliki perencanaan bertahap dan terukur. Hal ini sejalan dengan target pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni mendorong persentase jalan mantap mencapai 90 persen pada 2029.
Amir mengingatkan Dinas PUPR agar menyusun peta jalan penanganan infrastruktur setiap tahun sehingga target tersebut dapat dicapai secara bertahap.
Ia juga menekankan perlunya pembagian anggaran secara proporsional antara penanganan ruas jalan rusak dan pemeliharaan rutin terhadap jalan yang sudah dalam kondisi mantap.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Dinas PUPR Sulut, Henry Rondonuwu, menyatakan komitmen untuk membenahi dan merapikan database kondisi jalan serta mematangkan perencanaan program penanganan fisik pada APBD 2027.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat dasar pengambilan kebijakan sekaligus memastikan anggaran infrastruktur digunakan secara efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Tidak hanya sektor infrastruktur fisik, Komisi III juga memberikan perhatian terhadap tata kelola administrasi pembangunan, khususnya pada Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).
Pengawasan terhadap kedua perangkat daerah tersebut diarahkan pada peningkatan akuntabilitas proses pembangunan dan pengadaan barang serta jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Selain aspek tata kelola, kebutuhan sarana operasional Biro Barjas, termasuk pembaruan perangkat komputer, turut menjadi perhatian untuk menunjang kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas.
RDP ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Komisi III DPRD Sulut memastikan perencanaan pembangunan tahun berikutnya disusun berdasarkan evaluasi yang objektif terhadap pelaksanaan program sebelumnya.
Adapun mitra kerja yang hadir dalam pembahasan tersebut meliputi Biro Administrasi Pembangunan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas ESDM, serta Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Melalui evaluasi dan pendalaman program tersebut, Komisi III DPRD Sulut mendorong agar setiap perangkat daerah semakin memperkuat perencanaan, meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran.
Dengan demikian, program pembangunan yang dirancang dalam APBD 2027 tidak sekadar menjadi daftar kegiatan, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
(*/in)