MANADO – Wali Kota Manado, Andrei Angouw, bersama Wakil Wali Kota dr. Richard Sualang, (AARS) memimpin rapat teknis dengan tim konsultan dari Balai Sungai Sulawesi I, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Ruang Rapat Wali Kota, Senin (4/8/2026).
Pertemuan ini difokuskan untuk membahas program kerja pengendalian banjir dan pengelolaan sumber daya air (SDA) di Kota Manado.
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kota dr. Steaven Dandel, M.Ph., Asisten II Atto Bulo, S.H., M.M., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperinda) Marcos Kairupan, S.T., Kepala Dinas PUPR John Suwu, S.T., M.T., Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Constantine Doaly, S.Pt., serta jajaran pejabat teknis SDA dan konsultan terkait.
Dalam pemaparannya, konsultan SDA menjelaskan General Outline Pengendalian Banjir Kota Manado yang mengadopsi konsep Nature-Based Solution (NBS). Pendekatan ini menekankan pada harmonisasi antara infrastruktur teknis dan ekosistem alami, meliputi:
1. Penyaluran aliran banjir permukaan melalui sistem drainase perkotaan yang terintegrasi.
2. Penyediaan area penampungan sementara (retention basin) untuk aliran banjir.
3. Reduksi aliran banjir melalui mekanisme infiltrasi, evapotranspirasi, dan evaporasi.
4. Pengamanan infrastruktur pengendali banjir menggunakan struktur hijau (Green Structure).
Konsultan juga memaparkan studi pengendalian banjir serta program jangka pendek, termasuk revitalisasi Embung Tikala dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Lapangan Sparta Tikala, Lapangan Ketang Baru, serta area SMP Negeri 9.
Menanggapi paparan tersebut, Wali Kota Andrei Angouw memberikan masukan strategis agar implementasi RTH dan sumur resapan tidak hanya berfungsi sebagai daerah resapan air, tetapi juga tetap mempertahankan nilai estetika dan fungsi sosial bagi masyarakat.
“Saya tertarik jika ruang terbuka hijau ini didesain sedemikian rupa agar tertata rapi, tamannya tetap tersedia, dan ada pohon-pohon yang rindang. Intinya, meski dibuat RTH dan sumur resapan, fasilitas yang ada untuk rekreasi warga tidak boleh dibongkar atau ditiadakan. Kita harus meminimalisir banjir, tapi sekaligus menyediakan tempat yang nyaman dan estetik bagi masyarakat,” ujar Wali Kota.
Ia menegaskan bahwa segala perencanaan harus dikoordinasikan secara intensif dengan Pemerintah Kota Manado untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan atau kerusakan fasilitas publik yang sudah ada.
Wali Kota juga memberi penekanan khusus mengenai aspek legalitas lahan. Ia mewanti-wanti agar status kepemilikan tanah untuk lokasi program diperiksa keabsahannya secara ketat guna menghindari masalah hukum di masa depan.
Di akhir pertemuan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan harapan agar Balai Sungai Sulawesi I dapat meningkatkan frekuensi pengerukan sungai.
“Sangat baik sekali kalau sungai yang ada sering dikeruk. Hal ini penting agar sungai dapat menampung debit air yang besar saat hujan berlangsung lama,” harap Wali Kota Andrei Angouw.
Dengan adanya koordinasi ini, Pemkot Manado optimis upaya pengendalian banjir dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kenyamanan warga, sekaligus mewujudkan kota yang tangguh terhadap bencana hidrometeorologi. (*)