MANADO – Wali Kota Manado, Andrei Angouw, menghadiri Seminar Hukum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, pada Kamis pagi (27/8/2026).
Seminar ini mengusung tema strategis: “Navigasi Kejaksaan Dalam Implementasi KUHP Nasional: Optimalisasi Keadilan Restoratif, Pidana Pengawasan, dan Eksekusi Kerja Sosial di Sulawesi Utara.”
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam bagi aparatur pemerintah dan masyarakat mengenai dinamika hukum terbaru, khususnya terkait berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Sebagai Keynote Speaker, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Jacob Hendrik Pattipeylohy, S.H., M.H., hadir bersama narasumber lainnya, yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Y.M. Amin Sutikno, S.H., M.H., serta akademisi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr. Haryanti Bawole, S.H., M.H.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pimpinan Kejati Sulut, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kepala Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Utara, Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut, pejabat Pemkot Manado, para Camat dan Lurah se-Kota Manado, tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan LSM, insan pers, serta undangan lainnya.
Acara dibuka dengan penghormatan kepada bendera Merah Putih, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan doa pembukaan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Andrei Angouw menyambut baik inisiatif Kejati Sulut menggelar seminar ini.
“Saya berharap dengan adanya seminar hukum ini, kita akan semakin memahami soal hukum yang berlaku saat ini. Pengetahuan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Manado dalam menjalankan tugas pemerintahan, serta bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat Kota Manado secara luas,” ujar Wali Kota.
Usai sambutan Wali Kota, peserta disuguhkan pemutaran video profil dan kinerja Kejaksaan Tinggi Sulut, termasuk penampilan khusus dari Kajati Sulut.
Dalam sesi Keynote Speech, Kajati Jacob Hendrik Pattipeylohy memaparkan berbagai capaian kerja Kejaksaan, khususnya selama pelaksanaan Hari Bhakti Adhyaksa yang berlangsung dari bulan Juli hingga Agustus 2026. Ia juga menyoroti aturan-aturan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Fokus utama paparan Kajati adalah mengenai “Navigasi Kejaksaan” dalam mengimplementasikan KUHP Nasional. Ia menjelaskan pentingnya optimalisasi pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), serta mekanisme Pidana Pengawasan dan Eksekusi Kerja Sosial sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan berdampak positif bagi masyarakat.
Melalui seminar ini, diharapkan terjadi sinergi yang lebih kuat antara instansi penegak hukum, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat dalam menegakkan supremasi hukum yang adil dan berkepastian di Sulawesi Utara. (*)