TOMOHON – Gonjang-ganjing Perwako APBD 2023, mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat Tomohon. Perrhelatan ajang Pilkada Kota Tomohon semakin panas.
Drama dan aksi tolak menolak baik Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) maupun APBD Perubahan dipertontonkan legislatif sejak tahun anggaran 2022 hingga 2023.
Masyarakat muak melihat aksi legislatif yang terlalu mengedepankan kepentingan partai, sementara kepentingan rakyat diabaikan.
“Jika diperhatikan mulai dari penolakan LPJ APBD Tahun anggaran 2022. Selanjutnya penolakan terhadap APBD Perubahan Tahun 2023, dan berakhir dengan penolakan APBD Tahun anggaran 2023,” ungkap Andrikus Wuwung tokoh masyarakat yang juga stafsus Walikota bidang Pemerintahan umum, Selasa (06/08/24).
“Sepertinya pemerintahan ini lumpuh dan tak mampu bersinerg,” ujar mantan birokrat senior itu penuh semangat.
Menurut Wuwung, pihaknya juga paham ini tahun politik sehingga yang diutamakan kepentingan politik tapi tidak perlu terlena dalam pertarungan politik dan lupa pada kepentingan rakyat.
Karena yang justru dinilai rakyat tidak becus dan menghambat pembangunan adalah partai penguasa DPRD Kota yakni partai golkar.
“Ya, mereka pemegang palu dan menjadi dirigen dengan 10 kursi dewan Tomohon itu. Kedepan penguasa Dewan Kota Tomohon adalah PDIP, pernah tidak mereka pikirkan hal yang sama bisa terjadi,” jelas Wuwung yang juga mantan Sekwan Kota Tomohon. (*)