-KB.COM-Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Tomohon Drs. OD.S. Mandagi, MAP mewakili Wali Kota Tomohon membuka kegiatan Sosialisasi tentang Peraturan Kearsipan yang dilaksanakan 8-9 Juni 2022 di AAB Guest House Tomohon.
Narasumber secara virtual dari Arsip Nasional Republik Indonesia Drs. Banu Prabowo, M.Si.
Wali Kota Tomohon membacakan sambutan melalui Asisten 3 menyampaikan Pemerintah Kota Tomohon melalui dinas kearispan dan perpustakaan daerah, telah memfasilitasi tersusunnya peraturan daerah yang ditetapkan bersama dprd Kota Tomohon yaitu perda nomor 4 tahun 2020 tentang penyelengaraan kearsipan.
Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan, maka arsip sebagai salah satu bahan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dikelola, dilindungi dan diselamatkan agar dapat menjamin terwujudnya tertib pengelolaan arsip yang dilakukan oleh perangkat daerah, BUMD, organisasi kemasyarakatan dan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu pula, penyelenggaraan kearsipan dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan. untuk itu sangat diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang andal.
Dengan diselenggarakan sosialisasi tentang kearsipan ini maka beberapa hal yang menjadi harapan saya yaitu:
– Di masing-masing sekretariat perangkat daerah harus memiliki sumber daya manusia yang dapat menangani kearsipan serta menyiapkan tempat untuk penyimpanan arsip yang representatif.
– Dinas kearsipan agar dapat mendampingi dan mengawasi pengelolaan arsip baik arsip statis maupun arsip dinamis dimasing-masing unit pengelola arsip secara berkala.
– Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
– Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.