MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen. TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, S.E., secara resmi melantik Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Utara Periode 2026-2031 serta mengukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2026-2030. Kegiatan ini berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Senin (21/9/2026).
Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon turut hadir dalam acara bergengsi tersebut, yang diwakili langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, S.E., M.E. Kehadiran Sekda Edwin Roring menunjukkan komitmen Pemkot Tomohon dalam mendukung upaya menjaga kerukunan umat beragama serta integritas aparatur dan masyarakat melalui pencegahan korupsi.
Dalam sambutannya, Gubernur YSK menekankan pentingnya peran strategis kedua forum ini dalam menjaga stabilitas sosial dan moralitas pembangunan di Sulawesi Utara. FKUB diharapkan menjadi garda terdepan dalam merawat harmoni antarumat beragama, sementara PAKSI berperan aktif dalam menyosialisasikan nilai-nilai anti-korupsi kepada masyarakat luas.
Turut hadir mendampingi Gubernur dalam acara tersebut adalah Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat daerah lainnya, termasuk Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Wakil Wali Kota Kotamobagu, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud. Hadir pula para Sekretaris Daerah se-Sulawesi Utara dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kepemimpinan Baru FKUB dan PAKSI
Usai dilantik, Pdt. Renata Ticonuwu, S.Th., resmi menjabat sebagai Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Utara Periode 2026-2031. Ia memimpin jajaran pengurus baru yang akan bertugas selama lima tahun ke depan untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama antarumat beragama di provinsi ini.
Sementara itu, Dr. Magdalena Wullur, S.E., M.M., dikukuhkan sebagai Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2026-2030. Bersama pengurusnya, Dr. Wullur akan memimpin upaya edukasi dan pencegahan korupsi melalui pendekatan penyuluhan yang masif dan berkelanjutan.
Acara pelantikan dan pengukuhan ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan dan sumpah jabatan, yang disaksikan oleh seluruh undangan. Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, Pemprov Sulawesi Utara optimis dapat memperkuat pilar-pilar kebangsaan dan tata kelola pemerintahan yang bersih di wilayah utara Sulawesi. (*)