TOMOHON – Wali Kota Tomohon, Caroll Joram Azarias Senduk, S.H., bersama Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar, S.E., M.I.Kom., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon di ruang sidang Kantor DPRD, Selasa (18/8/2026). Agenda utama sidang ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2026, serta tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tomohon, Drs. Johny Runtuwene, didampingi Wakil Ketua Donald Pondaag dan Jefry Polii, S.I.K. Turut hadir Sekretaris Daerah Edwin Roring, S.E., M.E., perwakilan Polres Tomohon, Kodim 1302 Minahasa, seluruh anggota DPRD, dan jajaran Pemkot Tomohon.
Dalam penjelasannya, Wali Kota Caroll Senduk memaparkan postur keuangan daerah dalam Raperda Perubahan APBD 2026. Total pendapatan diproyeksikan sebesar Rp538.767.116.388,00, sementara total belanja daerah dialokasikan sebesar Rp542.160.659.497,00.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran yang akan ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp3.393.543.109,00. Struktur ini menunjukkan posisi anggaran yang berimbang dan telah disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan hingga akhir tahun anggaran.
Wali Kota menekankan bahwa perubahan APBD kali ini disusun dengan memperhatikan realisasi semester pertama, perubahan asumsi makro ekonomi, serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penyesuaian program dan kegiatan dilakukan agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“APBD merupakan instrumen utama untuk menggerakkan pembangunan. Perubahan APBD harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat perekonomian daerah,” ujar Wali Kota.
Pemerintah Kota Tomohon terus mendorong pengalokasian sumber daya pada sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan pariwisata untuk menciptakan multiplier effect bagi ekonomi lokal.
Menghadapi tantangan kapasitas fiskal yang terbatas, Wali Kota mengajak seluruh elemen untuk selektif dalam menentukan prioritas. Setiap program harus memiliki urgensi, indikator kinerja yang jelas, dan kemampuan pelaksanaan yang efektif.
“Pemerintah Kota Tomohon terbuka terhadap masukan dan rekomendasi DPRD. Kami percaya pembahasan yang konstruktif akan menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas. Mari kita pastikan proses ini dilaksanakan dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan demi kesejahteraan masyarakat Tomohon,” tutup Wali Kota.
Dengan paparan ini, Pemkot Tomohon berharap dapat mencapai kesepakatan final dengan DPRD dalam waktu dekat, sehingga perubahan APBD 2026 dapat segera disahkan dan diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan kota yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. (*)