MANADO – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Manado melaksanakan kegiatan pelatihan khusus dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur (SDA) Kegiatan dilaksanakan di Aula BKPSDM Pemkot Manado, Jumat (28/08/27).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Satpol PP Tahun 2026 yang berfokus pada penguatan pelaksanaan tugas ketenteraman dan ketertiban umum (Tibum) serta perlindungan masyarakat.
Pelatihan ini dirancang untuk membekali anggota Satpol PP dengan pengetahuan, keterampilan, disiplin, serta kesiapsiagaan tinggi dalam menghadapi situasi dinamis di lapangan, khususnya yang membutuhkan teknik pengendalian massa.
Rangkaian materi pelatihan mencakup pemahaman dasar tentang pengendalian massa, strategi komunikasi dan koordinasi yang efektif, penanaman kedisiplinan dan kerja sama tim (teamwork), serta prosedur keselamatan kerja saat bertugas.
Tidak hanya teori, kegiatan ini juga melibatkan latihan fisik dan simulasi lapangan untuk mengasah refleks dan kekompakan personel.
Untuk memastikan kualitas pelatihan, Satpol PP Kota Manado menggandeng Polresta Manado sebagai mitra strategis. Narasumber dan instruktur yang terlibat berasal dari jajaran Polresta Manado yang memiliki kompetensi dan pengalaman langsung dalam penanganan situasi kerawanan sosial dan pengendalian massa.
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur (Kabid SDA) Satpol PP Kota Manado, Dekky Foke, menjelaskan bahwa pelatihan ini sangat krusial untuk membentuk aparatur yang tangguh dan profesional.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, membangun kekompakan antar-personel, serta meningkatkan kesiapsiagaan mental dan fisik dalam melaksanakan tugas di lapangan,” ujar Dekky Foke.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Novly Siwi, Sekretaris Satpol PP Kristian Salindeho, serta seluruh peserta pelatihan. Dengan bekal ilmu dan simulasi yang diterima, diharapkan Satpol PP Kota Manado dapat menjalankan fungsi penegakan Perda dan pemeliharaan ketertiban umum dengan lebih humanis, tegas, dan sesuai koridor hukum. (*)