Katabrita – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dinobatkan sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sulawesi dengan predikat Terbaik 1 pada Kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (21/9) 2026, saat memberikan tanggapan terkait pengambilan keputusan atas Ranperda Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026.
Gubernur menyampaikan, penghargaan tersebut diterima Pemprov Sulut pada Jumat, 18 September 2026 lalu.
Atas prestasi tersebut, Pemerintah Pusat memberikan insentif fiskal sebesar Rp2 miliar kepada Sulawesi Utara.
Gubernur mengatakan, pemanfaatan insentif fiskal tersebut akan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) kementerian terkait sehingga alokasinya dapat dilaksanakan secara akuntabel dan tepat sasaran.
“Prestasi dan apresiasi ini merupakan buah manis dari hasil kerja keras dan sinergi bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan semua komponen pembangunan, serta seluruh masyarakat,” ujar Gubernur.
Ia pun menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan sinergitas seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap capaian tersebut.
Gubernur mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja keras dan bersinergi dalam melanjutkan pembangunan daerah guna mencapai setiap tujuan dan sasaran pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov Sulut telah menerima saran dan masukan konstruktif dari DPRD dalam proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan kebijakan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Bagi kami, Perubahan APBD 2026 ini merupakan wujud keselarasan dan akselerasi pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Gubernur juga menjelaskan bahwa dalam dokumen Perubahan APBD 2026, pemerintah memfokuskan alokasi anggaran pada program-program pro-rakyat, penanganan kondisi mendesak, termasuk sebagai wujud solidaritas kemanusiaan.
Selain itu, dilakukan efisiensi dan realokasi anggaran pada kegiatan yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
(*/in)