Katabrita — Upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Utara terus dilakukan secara masif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo). Hingga Oktober 2025, OJK bersama industri jasa keuangan dan para pemangku kepentingan telah melaksanakan 91 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 695.910 peserta di berbagai wilayah Sulut.
Dari total kegiatan tersebut, terdapat 18 kegiatan inklusi keuangan yang secara khusus memperluas akses keuangan kepada 4.527 peserta, terutama di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal.
Kepala OJK SulutGo, Robert Sianipar, menjelaskan bahwa edukasi keuangan menjadi pondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan mandiri secara finansial.
“Edukasi adalah langkah pertama menuju inklusi. Melalui pemahaman yang baik, masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang bijak dan terhindar dari praktik keuangan yang merugikan,” ujar Robert dalam sambutannya pada puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Sulawesi Utara 2025, Jumat (25/10) 2025 di Atrium Megamall Manado.
Robert menambahkan, kegiatan edukasi dilakukan dengan berbagai metode kreatif agar mudah dipahami masyarakat, seperti talk show, simulasi keuangan, kelas literasi bagi pelajar dan UMKM, serta pemanfaatan sarana edukasi bergerak SiMOLEK (Sarana Mobil Literasi Keuangan). OJK juga membentuk Duta Literasi Keuangan yang berperan aktif dalam menyebarkan informasi positif seputar layanan keuangan formal.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulawesi Utara, Christian Talumepa, yang mewakili Gubernur Yulius Selvanus, memberikan apresiasi atas kontribusi OJK dalam memperkuat ekonomi daerah melalui edukasi yang berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi memberikan apresiasi kepada OJK yang selalu menjadi mitra strategis dalam mendorong ekonomi daerah. Kegiatan edukasi seperti ini memberi dampak langsung bagi masyarakat dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Sulut,” ujar Talumepa.
Robert menegaskan, keberhasilan edukasi tidak diukur dari jumlah kegiatan semata, tetapi dari seberapa besar perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola keuangannya. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan program literasi dan inklusi di daerah.
“OJK berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan masyarakat agar ekosistem keuangan yang sehat dan inklusif dapat terwujud di Sulawesi Utara,” pungkasnya.
(*/in)