Katabrita – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi bersama Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut guna mendapatkan data terbaru terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
RDP yang digelar di ruang rapat DPRD Sulut tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat, dan dihadiri anggota lintas komisi.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat, mengatakan RDP bersama Dinas Pendidikan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi IV.
“RDP bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut adalah salah satu tugas dan tanggung jawab DPRD melakukan pengawasan dengan dinas yang menjadi mitra Komisi IV,” ujarnya.
Menurut Vonny, sebelum pelaksanaan RDP, Komisi IV telah melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah sekolah untuk melihat langsung kondisi di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan SPMB.
“Kami Komisi IV sudah turun lapangan di beberapa sekolah. Banyak temuan yang kami dapat, hingga evaluasi SPMB ini perlu kami dengar dari Ibu Kadis Femmy Sulut lewat RDP ini,” katanya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Sulut mengevaluasi berbagai aspek kesiapan pelaksanaan SPMB, mulai dari daya tampung sekolah, sebaran peserta didik, hingga pemerataan akses pendidikan di daerah.
Melalui RDP ini, DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses penerimaan murid baru dilaksanakan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sejumlah anggota DPRD turut menyampaikan berbagai masukan dan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, yang mengusulkan pembangunan sekolah unggulan di wilayah Manado bagian utara guna menjawab kebutuhan pemerataan akses pendidikan.
DPRD Sulut berharap hasil RDP tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan dalam memaksimalkan pelaksanaan SPMB sehingga seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.
(*/in)