Katabrita – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti pentingnya pemerataan kuota dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), khususnya pada jalur afirmasi yang dinilai memiliki peran krusial bagi masyarakat kurang mampu.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat, menegaskan pihaknya berharap pelaksanaan SPMB tahun ini dapat berjalan lebih tertib dan tidak lagi menimbulkan berbagai persoalan seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk pemenuhan kuota kami berharap dapat terpenuhi, dan jangan ada lagi permasalahan yang terjadi,” ujar Vonny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut.
Vonny menekankan bahwa jalur afirmasi harus menjadi perhatian serius karena menyangkut masyarakat dari keluarga kurang mampu (KKM), yang sebagian besar merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Ia meminta mekanisme tersebut benar-benar diatur secara tepat agar tepat sasaran.
“Jalur afirmasi ini sangat krusial, karena menyangkut keluarga kurang mampu yang sebagian besar masuk PKH. Ini harus diatur sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IV DPRD Sulut juga memastikan akan turun langsung ke sejumlah sekolah untuk melihat kondisi pelaksanaan SPMB di lapangan.
“Kami akan turun langsung di sekolah-sekolah dan melihat secara dekat,” tambahnya.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny J. Paat, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Louis Schramm. Hadir pula anggota Komisi IV yakni Jeane Lalujan, Paula Runtuwene, Vioneta Kuerah, Roy Roring, serta Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter.
(*/in)