MANADO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Irene Golda Pinontoan, melaksanakan kegiatan Masa Reses II Tahun Sidang 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado.
Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ini berlangsung di Top Hotel, Kelurahan Lawangirung Lingkungan 3, Kecamatan Wenang, pada Selasa (4/8/2026).
Kegiatan reses ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat, termasuk Camat Wenang Robert Dauhan, Ketua TP PKK Kecamatan Wenang, Wakil Ketua Badan Kerjasama Urusan Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kota Manado H. Madiu, Lurah Lawangirung Jumiati Gue, serta perwakilan dari Dinas Sosial Kota Manado dan warga masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Irene Golda Pinontoan menegaskan komitmennya untuk menampung segala bentuk keluhan, harapan, dan masukan dari konstituennya.
Ia berharap masa reses ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Dapil Kota Manado.
“Aspirasi yang disampaikan tentunya akan ditampung dan yang pastinya akan diperjuangkan,” ucap Irene Golda. Ia menekankan bahwa kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat adalah wujud tanggung jawab moral dan politis untuk memastikan suara warga terdengar hingga ke tingkat provinsi.
Camat Wenang, Robert Dauhan, SSTP yang hadir mewakili Pemerintah Kota Manado, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan momen reses ini sebaik-baiknya.
Ia mengingatkan bahwa reses merupakan amanat undang-undang yang bertujuan untuk menjembatani komunikasi langsung antara wakil rakyat dan constituents-nya.
“Mari masyarakat kita manfaatkan reses ini. Apa yang mau ditanyakan atau diharapkan, silahkan ungkapkan aspirasi anda,” ujar Dauhan.
Ia menilai dialog terbuka seperti ini sangat penting untuk menyelaraskan program pembangunan pemerintah dengan kebutuhan riil di lapangan.
Melalui forum reses ini, berbagai isu strategis terkait infrastruktur, bantuan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. (nny)