Katabrita — Dalam upaya mendorong ketahanan pangan dan penguatan ekonomi inklusif, berbagai inisiatif lokal berbasis komunitas diangkat menjadi bagian integral dari strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Minahasa. Salah satunya melalui dukungan Bank Indonesia terhadap inovasi digital Patua dan program pemberdayaan Wanua UMKM.
Kedua program ini disorot dalam rangkaian kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Aula Kantor Bupati Minahasa, Rabu (16/7/2025). Selain menjadi forum koordinasi antarinstansi, HLM tahun ini juga menegaskan pentingnya melibatkan sektor komunitas dan UMKM sebagai garda depan dalam menghadapi tekanan inflasi dan fluktuasi harga pangan.
Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto dalam sambutannya menyatakan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui intervensi harga dan pasokan, melainkan juga dengan menguatkan ekosistem pelaku ekonomi lokal.
“Bank Indonesia Sulut juga mendorong inovasi digital melalui platform Patua sebagai pusat data UMKM Sulawesi Utara, serta program Wanua UMKM untuk memperkuat struktur ekonomi desa berbasis komunitas,” jelas Joko.
Ia menambahkan bahwa dengan infrastruktur digital seperti Patua, data UMKM dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih terarah dan responsif. Di sisi lain, Wanua UMKM hadir untuk mendorong partisipasi warga desa dalam rantai nilai pangan dan produksi lokal.
“Inklusi ekonomi tidak hanya soal akses keuangan, tetapi juga soal keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan peran produktif. Itulah mengapa kami percaya bahwa ketahanan pangan perlu dibangun dari desa, dari komunitas, dan dari semangat wirausaha lokal,” tambah Joko.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa yang juga tengah mendorong lahirnya pelaku UMKM baru, khususnya di sektor pertanian dan pangan olahan. Dalam forum HLM, Bupati Robby Dondokambey menggarisbawahi pentingnya penguatan basis produksi lokal sebagai benteng pertama menghadapi krisis harga dan pasokan.
Robby menilai bahwa dalam jangka panjang, program seperti Wanua UMKM mampu memperkuat struktur ekonomi desa secara mandiri. Ia menyebut, “Perlu ada transformasi dari sekadar bantuan sosial menjadi ekosistem ekonomi produktif yang berkelanjutan. Di situlah UMKM dan inovasi digital memegang peranan penting.”
Komitmen ini juga didukung oleh langkah nyata seperti fasilitasi distribusi pangan (FDP), kerja sama antar daerah (KAD), serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai titik strategis. Semua ini menjadi satu kesatuan strategi yang tidak hanya bertujuan menurunkan inflasi, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat dari akar rumput.
Melalui integrasi antara kebijakan pengendalian inflasi, dukungan terhadap komunitas lokal, dan pemanfaatan teknologi, Kabupaten Minahasa bersama Bank Indonesia menegaskan arah baru pembangunan ekonomi daerah: inklusif, berbasis komunitas, dan tahan guncangan.
(*/in)