Katabrita – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai upaya mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kabupaten Sitaro.
Kegiatan dipimpin oleh Plt. Bupati Kepulauan Sitaro, Heronimus Makainas, SE, dan dihadiri Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Joko Supratikto, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro Eddy Salindeho, Pemimpin Bank SulutGo Cabang Siau Cheryl L. Humiang, serta anggota TP2DD dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Dalam sambutannya, Heronimus Makainas mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Sitaro dan Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah. Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat bersama Bank RKUD guna mempercepat implementasi digitalisasi keuangan di Sitaro.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto menyampaikan apresiasi atas peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Sitaro pada Semester II 2025 yang telah meraih predikat “Digital”.
“Meskipun menunjukkan tren yang positif, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Diperlukan komitmen pimpinan daerah serta sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),” ujar Joko.
Menurutnya, komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), pemberian insentif transaksi nontunai, serta penyusunan rencana aksi yang terukur.
Joko menambahkan, secara umum implementasi ETPD di Kabupaten Sitaro menunjukkan perkembangan yang sangat baik sepanjang 2024 hingga 2025, bahkan mencatat peningkatan di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara. Namun, upaya tersebut perlu terus ditingkatkan untuk memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
Pada sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan tantangan yang masih dihadapi, di antaranya tingginya preferensi masyarakat menggunakan transaksi tunai serta keterbatasan infrastruktur pendukung pembayaran digital di beberapa wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Joko menekankan pentingnya penyediaan kanal pembayaran digital yang memadai, disertai pemberian insentif guna meningkatkan minat masyarakat beralih ke transaksi nontunai.
Menutup kegiatan, Plt. Bupati Heronimus Makainas menyampaikan tiga arahan utama. Pertama, memperkuat strategi optimalisasi ETPD secara terintegrasi mulai dari aspek proses, output, hingga outcome. Kedua, meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan untuk mempercepat implementasi KKPD. Ketiga, memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kesiapan infrastruktur, serta perilaku masyarakat dalam bertransaksi.
(*/in)