Katabrita – Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Braien R.L. Waworuntu, menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah pusat yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan.
Hal itu disampaikan Braien usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/8) 2026
Rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Sulut tersebut dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, jajaran wakil ketua dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, serta insan pers.
Dalam rapat tersebut, jajaran DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulut mengikuti pidato Presiden Prabowo secara langsung melalui layar yang disiapkan di ruang rapat paripurna.
Pidato Presiden disampaikan dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Selain Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, rangkaian agenda juga diisi dengan penyampaian keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menyampaikan sejumlah capaian dan kebijakan pemerintah selama sekitar 21 bulan masa kepemimpinannya. Salah satunya terkait langkah pemerintah dalam mengambil keputusan untuk menjawab berbagai persoalan nasional.
Prabowo menyebut pemerintah telah menetapkan 121 kebijakan dalam 21 bulan pemerintahan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menangani berbagai persoalan yang dinilai kompleks dan telah berlangsung dalam waktu panjang.
Menanggapi arah kebijakan pemerintah pusat tersebut, Braien menilai program nasional perlu terus didorong agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
“Program pemerintah pusat saya dukung, apalagi bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah Sulut,” ujar Braien.
Menurutnya, dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat harus dibarengi dengan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai program nasional diharapkan dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
Braien juga meyakini Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus akan terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program strategis.
Ia menegaskan DPRD Sulut juga siap mengambil bagian dalam memperkuat sinergi tersebut.
“Kami legislatif Sulut bersama-sama dengan Pemprov dan Gubernur Sulut akan terus bersinergi untuk memajukan daerah Nyiur Melambai,” katanya.
Braien berharap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat tidak hanya berhenti sebagai kebijakan nasional, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah dan legislatif menjadi penting untuk memastikan berbagai kebijakan nasional dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan pembangunan di Sulut.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum bagi DPRD dan Pemprov Sulut untuk menyimak arah kebijakan pemerintah pusat, termasuk gambaran pembangunan nasional serta rencana APBN 2027 yang nantinya menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
(*/in)